Sabtu, 28 Mei 2022
Beranda
Tentang Pengadilan
Pengantar Dari Ketua Pengadilan
Profil Pengadilan
Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Biak
Sejarah Pengadilan
Alamat Pengadilan
Wilayah Yuridiksi
Profil Hakim dan Pegawai
Ketua
Wakil Ketua
Hakim
Panitera
Sekretaris
Panitera Muda
Kepala Sub Bagian
Panitera Pengganti
Jurusita / Jurusita Pengganti
Fungsional
Pelaksana
Profil Role Model dan Agen Perubahan
Profil Role Model
Profil Agen Perubahan
Kepaniteraan
Kepaniteraan Pidana
Alur Perkara Pidana
Alur Perkara Perdata
Alur Perkara Gugatan Sederhana
Alur Perkara Permohonan
Kepaniteraan Perdata
Alur Perkara Pidana
Alur Perkara Perdata
Alur Perkara Gugatan Sederhana
Alur Perkara Permohonan
Kepaniteraan Hukum
Sistem Pengelolaan Pengadilan
E-Learning
Yurispredensi
Rencana Strategis
Rencana Kerja dan Anggaran
RKAKL
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Kode Etik Hakim
Kode Etik Panitera dan Jurusita
Hukuman Disiplin
Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Personil dan Keuangan
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Standard Pelayanan Publik
Prosedur Evakuasi
Statistik Kepegawaian
MoU
Layanan Publik
PTSP
Struktur Organisasi
Jenis Layanan
Maklumat Pelayanan
Kompensasi Pelayanan
Budaya Kerja
Layanan Disabilitas
Prosedur Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas
Sarana & Prasarana Penyandang Disabilitas
Tata Tertib Pengadilan
Informasi Perkara
Delegasi
Statistik Perkara
Penelusuran Perkara
Direktori Putusan
Laporan
Laporan Tahunan
Laporan Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Neraca
Daftar Aset dan Iventaris
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Laporan Harta Kekayanan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Hasil Survey IKM dan IPK
Pengumuman
Alur Perkara Tilang
Pengadaan Barang dan Jasa
Penerimaan Pegawai
E-BROSUR
Jam Kerja
Pelayanan Informasi dan Pengaduan
Daftar Informasi Publik
Prosedur Mendapatkan Informasi
Prosedur Mengajukan Keberatan
Pengaduan Layanan Publik
Wistleblowing System
Laporan Permohonan Informasi
Laporan Penanganan Pengaduan
Tata Tertib Di Pengadilan
Surat Keputusan
Standard Pelayanan
Layanan Hukum
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
Prosedur
Pos Bantuan Hukum
Peraturan dan Kebijakan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
Prosedur Pengajuan Perkara
Panjar Biaya Perkara dan Panggilan
Daftar Mediator
Berita
Hubungi Kami
Informasi Avatar
Reformasi Birokrasi
Zona Integritas
Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas (ZI)
Pedoman Pembangunan ZI
Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)
Beranda
Neraca
Neraca
